Dalam keterangannya di
Bandung, Minggu (27/4), Dedi menegaskan bahwa ia tidak ingin dana hibah hanya
dinikmati oleh segelintir pihak. “Saya tidak ingin dana hibah hanya dinikmati
oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan
dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau
kedekatan politik,” ujarnya.
Proses penghentian ini
akan berlangsung sampai verifikasi lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jawa Barat selesai, dan rencana tersebut sudah
mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat.
Meskipun hibah dihentikan
sementara, Dedi tetap membuka peluang bantuan untuk madrasah ibtidaiyah dan
tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama tingkat
kabupaten/kota. "Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah
jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi referensi. Saya tunggu data
resmi dari Kemenag Jabar," tegasnya. Dengan ini, bantuan akan lebih tepat
sasaran dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, Dedi juga
menekankan perlunya reformasi dalam sistem penerimaan siswa baru di Jawa Barat,
terutama untuk tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Ia meminta Dinas Pendidikan
Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk mempertegas daya tampung sekolah.
“Bila tidak mencukupi,
siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan
membantu membiayai siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,”
kata Dedi.
Di sisi lain, Dedi meminta agar pembangunan sekolah baru, khususnya di tingkat menengah atas dan pertama, tidak dilakukan berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, untuk menghindari persaingan antar sekolah dalam merekrut siswa. Ia optimistis dengan pendekatan ini, target 100 persen partisipasi pendidikan hingga jenjang SMA/MA di seluruh wilayah Jawa Barat dapat tercapai. “Semua pihak satukan visi dan misi dalam pengaturan pendidikan di Jawa Barat," tambahnya.
(TH/DYL)
