KabarPendidikan.id - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menyatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusif perlu ditingkatkan. Hal itu dinilai sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi setiap warga negara, Jumat, (14/3).
Menurutnya, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan
lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik. Ia menilai bahwa sikap
terbuka dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar setiap anak,
termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara
dan berkualitas.
Lestari menyatakan bahwa untuk mengatasi stigma, perlu ada konsistensi
dalam sosialisasi massal. Hal ini akan membantu masyarakat menjadi lebih
teredukasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif.
“Stigma negatif di masyarakat terhadap pendidikan inklusif adalah salah
satu tantangan yang perlu diatasi. Langkah-langkah nyata diperlukan dari semua
pihak yang terlibat untuk mengatasi masalah ini,” ucap Renie.
Direktorat Guru PAUD PNF Kemendikdasmen menyatakan bahwa stigma masih
mempengaruhi pendidikan anak usia dini inklusif. Saat ini, terdapat lebih dari
36. 000 satuan pendidikan yang berkomitmen pada pendidikan inklusif, meskipun
menghadapi berbagai masalah.
Selain itu, kompetensi guru menerapkan metode pengajaran inklusif dan memenuhi kebutuhan khusus siswa, usaha yang berkelanjutan diperlukan. Penting untuk melaksanakan langkah-langkah konsisten dalam pelatihan guru, termasuk memasukkan materi tentang disabilitas dan pendidikan inklusif ke dalam kurikulum sekolah. Ini akan memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik.
