Menghapus Ketimpangan, Sekolah Rakyat Siap Berdayakan Anak Jalanan dan Pemulung.

KabarPendidikan.id - Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dapat menerima siswa yang tidak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan atau dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selasa (18/3).

 

Sekolah Rakyat berkonsentrasi pada kelompok yang paling rentan, seperti pengumpul sampah, anak-anak yang lahir dan dibesarkan di jalanan, dan tunawisma.

 

Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BP Taskin menyampaikan tujuan program ini ialah untuk memberi mereka akses ke pendidikan dan menghindari siklus kemiskinan.

"Ini benar-benar orang yang paling miskin, sering terlihat hidup di jalanan. Mereka lahir di lingkungan yang tidak stabil dan akhirnya mewarisi kemiskinan orang tuanya." Kata Nanik.

 

Selanjutnya, Nanik S. Deyang menyatakan bahwa tidak ada yang tertinggal karena Sekolah Rakyat tersedia untuk semua orang miskin, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Akibatnya, BP Taskin bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan berbagai pihak lain untuk menemukan kelompok masyarakat yang tidak terdaftar di sistem pemerintah.

"Meskipun yang miskin ekstrim mungkin sudah terdaftar dalam data, ada banyak yang belum terdaftar sama sekali." Ucap  Nanik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia mencontohkan bahwa, menurut laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), ada sekitar 4,2 juta pemulung yang belum terdaftar di Indonesia, dengan 25% di antaranya tidak memiliki nomor identitas penduduk (KTP).

 

BP Taskin akan terus memverifikasi data ini dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga disebut Dukcapil, untuk memproses individu yang tidak memiliki identitas resmi untuk administrasi kependudukan.

"Tapi kita menemukan bahwa banyak dari mereka adalah pemulung, dan ini masih laporan sementara kita perlu verifikasi."Ucap Nanik.  "Nah ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak memiliki KTP atau yang tidak memiliki KTP nanti kita proses." Imbuhnya.

 

Anak-anak disekolahkan di Sekolah Rakyat berasrama, dan orang tua diberi kesempatan untuk bekerja, berdagang, atau mengikuti program transmigrasi.

Gus Ipul, Mensos Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa dia telah menerima laporan tersebut dan akan menyelidikinya.

"Ini baru informasi awal, nanti kami minta informasi lebih lanjut agar bisa ditindaklanjuti dengan Dukcapil. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik untuk mereka." Ucap Gus Ipul.