KabarPendidikan.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta.
Dalam Rakordal Tahun 2024 ini dihadiri dan dibuka langsung
oleh Hadi Tjahjanto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah BNPP. Serta dihadiri Tito
Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) yang juga sebagai Kepala BNPP, ia menegaskan bahwa mengembangkan
kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar.
Tito Karnavian menuturkan, bahwa dalam acara ini spesifik
dengan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di tahun 2020-2024 kemudian
pada acara ini juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh BNPP
tahun 2025-2029. Maka sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang Membangun Indonesia dari Pinggiran, BNPP
berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos
Lintas Batas Negara (PLBN)
“Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan
membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7
PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN diantaranya sudah beroperasional, dan
2 PLBN lainnya sedang ditahap pembangunan,” tutur Tito.
Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan
dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai
percepatan pembangunan PLBN.
Tito dalam materi yang dibawakannya menyampaikan, bahwa
aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan
negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang
juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.
“Untuk itu mengembangan kawasan perbatasan ini banyak sekali
target nya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun
sejahtera supaya ada pemerataan. Saya juga berharap dengan target pemerataan
pembangunan ini akan menjadikan buffer
zone pada daerah kawasan perbatasan, hal ini akan menjadikan daerah
perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi,” ujar dia.
Tito menambahkan, dengan Rakordal Pengelolaan Perbatasan
Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan
perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini akan
memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam kiprahnya membangun
kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah
baik gubernur maupun bupati/wali kota. Menurutnya, penguatan pembangunan di
kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah dalam rangka
mengharmonisasikan dan mensinergikan program atau kegiatan daerah.
"Sehubungan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh
Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian
secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di
daerah dan mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya dalam kerangka percepatan
membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang dan maju yang
menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia," jelas Tito.
adp
