Tumbuhnya Intoleransi dalam Dunia Pendidikan Dikarenakan Kurangnya Interaksi Antar Siswa

KabarPendidikan.id - Pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang kondusif untuk menggabungkan permainan dan pembelajaran, memfasilitasi transformasi pengetahuan, kematangan, dan penanaman nilai toleransi. Fakta bahwa generasi muda semakin cenderung intoleran dan segregatif tidak bisa dipisahkan dari peran pendidikan di dunia ini.

 

Perayaan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei lalu telah memotivasi para penggiat pendidikan dan para pemangku kepentingan yang terkait untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang bebas dari intoleransi. Hal ini sangat penting karena intoleransi yang terus dibiarkan akan menyebabkan munculnya sikap ekstrem yang dapat berujung pada kekerasan dan mengancam keutuhan bangsa.

 

Didin Syafruddin, seorang peneliti senior di Pusat Pengkajian dan Masyarakat Islam (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa kurangnya interaksi dan dialog antara siswa dari beragam latar belakang adalah penyebab utama meningkatnya intoleransi di dunia pendidikan. Dampaknya, siswa yang memiliki perbedaan mungkin memiliki prasangka negatif dan merasa tidak nyaman dalam menghadapi perbedaan.

 

"Lembaga pendidikan harus menjadi teladan dalam mempraktikkan pendidikan kemanusiaan dan budi pekerti. Pendidikan kemanusiaan yang efektif dalam mengubah perilaku ialah dengan menjadikan lembaga pendidikan itu sendiri sebagai teladan mempraktikkan pendidikan kemanusiaan," ujar Didin.

Didin menekankan bahwa tidak hanya di dalam kelas, namun juga di setiap aspek lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas kantin, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling menghormati satu sama lain. Semua orang harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa memandang agama, suku, status ekonomi, warna kulit, atau faktor lainnya. Selain itu, siswa harus didorong untuk memiliki pemikiran yang kritis dan mempraktikkan demokrasi.

 

"Pendidikan budi pekerti masih kurang karena pelaksanaannya masih melalui ceramah atau pengajaran. Padahal pendidikan budi pekerti memerlukan diskusi dan dialog terbuka kritis, pembiasaan, keteladanan, dan konsensus bersama melalui proses demokratis," kata Didin.

 

Kasus AP Hasanuddin (APH), seorang peneliti yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah, menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak menjamin bahwa seseorang akan memiliki pemahaman yang baik tentang keragaman intra dan antar agama. APH mungkin terkenal sebagai akademisi yang memiliki literasi dan kecerdasan yang baik, namun ia memiliki pemikiran yang intoleran dan cenderung kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi antara berbagai disiplin ilmu, pendidikan moral dan nasionalisme untuk memperkuat rasa persatuan di antara anak bangsa.

 

"Kasus APH mengingatkan bahwa lembaga pendidikan harus menanamkan sikap ilmiah, sikap rasional, sikap objektif sehingga dalam berpendapat dan bersikap selalu berlandaskan data yang kuat dan mengurangi prasangka dalam menilai kelompok agama atau pihak pihak lain," ujar Didin.

 

Menurut seorang dosen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pemerintah perlu mendorong lembaga pendidikan yang homogen untuk berinteraksi, bertemu, dan bergaul dengan kelompok yang berbeda.

 

Didin berharap bahwa pendidikan dapat menjadi lembaga yang sangat penting dalam membentuk peserta didik menjadi manusia dan warga masyarakat yang memprioritaskan nilai-nilai universal kebaikan yang didasarkan pada kemanusiaan.

 

"Penting terus menerus menekankan bahwa Indonesia bukan negara NU, bukan negara Muhammadiyah, bukan negara salafi dan bukan negara berdasar paham agama lainnya. Lembaga (pendidikan) harus mempraktikkan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersendikan kemuliaan setiap orang atau setiap warga negara," tutup Didin.

(Umar Syaid/adp)