KabarPendidikan.id - Agus Dwi Priyanto selaku Wakil Dekan I Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) menjelaskan, Indonesia akan menerima bonus demorafi pada 2045. Artinya, ada ledakan jumlah penduduk produktif, ketimbang yang tidak. Di mana salah satu yang diandalkan untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, adalah melalui pendidikan vokasi di jenjang SMK.
“Perlu ada
perlakuan khusus untuk menyiapkan siswa-siswa SMK agar dapat merebut peluang
dan mengisi semua lapangan pekerjaan yang tersedia. Tentu sesuai kebutuhan
dunia usaha dan industri. Salah satunya memaksimalkan Kurikulum Merdeka Belajar
dan program link and match,” ujarnya
Kendati
demikian, Agus mengingatkan agar mempercepat sosialisasi.
Jangan sampai pengalaman seperti Kurikulum 2013 terulang. Di mana sosialisasi
sangat minim, namun sekolah dipaksa menerapkan.
“Kurikulum
Merdeka lebih meningkatkan kompetensi siswa
SMK. Proses pembelajarannya lebih efektif, efisien, dan relevan dengan
perubahan zaman. Tentunya didukung link and match industri tadi,” imbuhnya.
Pelaksana tugas
(Plt) Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Jawa
Tengah Suratno menyebut, pembenahan terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi
terus digeber. Mulai dari penyelarasan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana
(sarpras), hingga akreditasi lembaga dan sertifikasi kompetensi lulusan.
Sementara itu,
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta Dian Rineta mengaku kolaborasi
antarjenjang sekolah berjalan harmonis. Mulai dari jenjang SD, SMP, hingga
SMA/SMK sederajat. Kolaborasi dikemas dalam bingkai Kurikulum Merdeka, melalui
pembelajaran berbasis projek.
“Contoh gelar
karya di SMPN 4 Surakarta, yang berkolaborasi dengan SMK. Jadi anak-anak itu
membeli bahan sendiri, mengolah, dan menjualnya. Itu bagian dari program Profil
Pelajar Pancasila. Kemudian mereka dibina langsung oleh siswa SMK jurusan tata boga,” ungkap Dian.
ADP/SAN
