KabarPendidikan.id - Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan bahwa dengan tidak adanya anggaran banyak program pendidikan di daerah yang terkendala. Sehingga hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
"Ya saya mendapatkan masukan dari perguruan tinggi baik
swasta, negeri maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal
yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang mungkin masih belum bisa
disesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran,
akreditasi, biaya dan lain-lain," ujar Dede.
Dede melanjutkan, bahwa program yang baik sering kali masih
banyak terjadi kendala di lapangan dan tidak
didukung oleh faktor anggaran yang besar. Di satu sisi, ada beberapa perguruan
tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga
kampus-kampus swasta yang belum banyak bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru
tersebut.
"Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran.
Pihak kami tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan
dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya
tidak mencukupi," lanjut Dede.
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed)
Syamsul Gultom mengatakan Unimed saat ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058 dosen
dan 464 tenaga kependidikan. UNIMED memiliki 82 Program Studi dengan akreditasi
61 persen akreditasi Unggul/A, 33 persen terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan 6
persen prodi baru yang sedang menunggu proses visitasi BAN-PT.
"Dengan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
tersebut. Unimed mau tidak mau harus mengembangkan gedung dan sarana belajar
lainnya secara komprehensif. Unimed saat ini sudah selesai membangun gedung
kuliah FMIPA empat tower dengan dana PNBP, karena sudah kurang lebih 12 (dua
belas) tahun tidak ada bantuan pembangunan gedung sarana belajar dari
pemerintah. Padahal, setiap tahunnya semua PTN dan PTS terus berkembang dan
menyesuaikan dengan perkembangan zaman," tutup Dede.
ADP
