KabarPendidikan.id - Mark Heward, Direktur program INOVASI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Australia, mengingatkan agar pendidikan jangan dijadikan alat politik. Setelah tahun pemilu, Mark merasa jika ada pergantian pemerintahan, tidak perlu mengikuti pergantian kurikulum. Hal ini diungkapkan Mark dalam acara Innovation Summit ke-14 di Jakarta, Selasa (6/12).
“Sehingga pendidikan jangan dijadikan instrumen politik ya. Karena kurikulum itu untuk anak-anak, untuk masa depan, agar Indonesia lebih berdaya saing dan sejahtera,Tidak hanya di Indonesia yang kurikulumnya berubah ketika pemerintah berganti. Jadi tidak perlu,” ujar Mark.
Program INOVASI atau Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia merupakan program kemitraan antara Indonesia dan Australia yang menginisiasi terobosan di bidang pendidikan.
INOVASI berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa di empat provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Jawa Timur, serta beberapa kabupaten di Indonesia.
Mark merasa nama kurikulum bisa saja berubah, namun esensinya tetap sama. Menurutnya, akan sulit jika kurikulum berubah lagi. “Karena dia masuk kurikulum baru dan tentu saja itu membuat segalanya menjadi sulit. Jadi lebih baik dia terus membaik," kata Mark.
Hal senada diungkapkan Direktur Badan Standarisasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek Anindito Aditomo. Menurutnya, secara politis sulit mengganti kurikulum mandiri.
“Secara politis, sangat sulit untuk tiba-tiba berubah total,” katanya. Dia menambahkan, ketika kurikulum Merdeka diganti, pendukung kurikulum mandiri akan datang dari sekolah, guru, dan siswa yang akan mendapatkan manfaat dari kurikulum tersebut.
“Pembela pertama tentunya sekolah, guru dan anak-anak yang diuntungkan dengan kurikulum Merdeka”, jelasnya.
Nino, sapaan akrabnya, percaya bahwa yang namanya kurikulum bukanlah masalah. Kurikulum otonom sendiri dirancang agar dapat terus dievaluasi, diperbaiki dan diterjemahkan di setiap satuan pendidikan dan daerah.
Apalagi sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2020, kurikulum Merdeka telah diadopsi oleh kurang lebih 140.000 sekolah. Ia juga optimistis kurikulum Merdeka akan diterapkan secara penuh di sekolah-sekolah di Indonesia.
“Kalaupun namanya diganti, kalau isinya sama, seperti isi paketnya berubah, tidak masalah bagi kami. Karena semua sekolah akan mengadopsi pada 2024,” ujarnya.
DYL_RPH
