KabarPendidikan.id - Empat isu strategis pendidikan tinggi yang membutuhkan campur tangan kebijakan, yakni pertama, pemerataan akses ke perguruan tinggi yang berkualitas.
“Isu utamanya
adalah tidak hanya pemerataan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga
antarkabupaten di Pulau Jawa pun juga tidak merata,” ujar Subandi Sardjoko
selaku Pelaksana tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan
Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dalam webinar Pendidikan Tinggi di Masa
Depan yang dipantau di Jakarta, Selasa (18/10).
Dalam hal ini,
ia memberikan contoh di Jawa Timur, antara Kota Surabaya dan Pulau Madura
mengalami perbedaan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Dalam hal ini,
kota Surabaya memiliki angka partisipasi pendidikan yang lebih tinggi
dibandingkan Pulau Madura.
“Hal ini yang
menjadi perhatian kita, yaitu target peningkatan indeks pembangunan manusia.
Maka dari itu, untuk mengatasi isu terkait pemerataan ini harus segera
diselesaikan,” tuturnya.
Isu kedua,
sumber daya manusia yakni lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Kemudian
isu ketiga, yakni penguatan tata kelola pendanaan perguruan tinggi.
“Terakhir adalah
peningkatan daya saing pendidikan yang tinggi. Terakhir, keempat yakni
tantangan yang merupakan hasil identifikasi paruh waktu RPJMN 2020-2024,”
tambahnya.
Selain itu, ia
juga menjelaskan bahwa webinar tersebut merupakan studi latar belakang terkait
penyusunan RPJPN 2025 - 2045 dan RPJMN 2025-2029. Proses penyusunan tersebut
dilakukan melalui tiga tahap yakni penyiapan rancangan pembangunan, kemudian
dilanjutkan dengan Musrenbang dengan melibatkan para stakeholder.
“Selanjutnya
adalah penyusunan rancangan awal RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, hal ini
menjadi bahan yang harus disiapkan dari beberapa serial diskusi untuk
penyelenggaraan Musrenbang jangka panjang,” tegasnya.
Oleh karena itu,
dalam proses penyusunan rancangan tersebut membutuhkan partisipasi, sinergitas,
dan juga koordinasi yang kuat dari para stakeholder sehingga melalui
adanya kolaborasi tersebut diharapkan dapat
berkontribusi dalam perumusan perancangan pendidikan tinggi hingga 20 tahun ke
depan.
ADP/SAN
