"Mau tidak mau kita harus melakukan adanya sekolah unggulan. Sulbar ini daerah penyangga IKN ini peluang melahirkan anak-anak secara vokasi siap bekerja," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar saat hadiri podcast. Senin (26/9/2022) malam.
Menurut Natsir, Kebijakan Sulbar yang dilakukan bukan hanya menyuplai pangan.
Tetapi, juga pada sektor tenaga kerja atau SDM sehingga diperlukan pemetaan sekolah unggulan.
"Kita akan menyusun peta terhadap sekolah pendukung dan memperkuat keanekaragaman yang ada di Sulbar," ungkapnya.
Namun menurutnya, tenaga pendidikan harus siap. Dikarenakan saat ini Sulbar masih kekurangan tenaga pengajar, yang dimana hanya sekitar 1.446 orang yang sudah termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perajinan Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi IV Hatta Kainang juga mengungkapkan konsep sekolah unggulan harus dilakukan. Namun hal itu harus didukung dengan anggaran yang memadai agar adanya peningkatan kapasitas guru.
"Memang kita sepakat ada sekolah unggulan, paling tidak setiap kabupaten ada," ucap Hatta.
“Minimal, ada di Kabupaten Mamuju dan Majene. Selebihnya, dilakukan secara bertahap agar semua kabupaten ada. "Karena harus dipikirkan juga kualitas guru yang mengajar. Bisa itu didorong SMK 1 Rangas apalagi pembangunannya megah dengan desain tahan gempa," lanjutnya.
DYL_RPH
