Organisasi Profesi Medis Minta Pemerintah Evaluasi PTM 100 persen

 

Kabarpendidikan.id - Pembelajaran tatap muka (PTM) 100% pada kelompok usia kurang dari 11 tahun diminta oleh lima organisasi profesi medis agar pemerintah dapat melakukan evaluasi. Permintaan evaluasi ini seiring meningkatnya jumlah pasien tertular varian Omicron di Indonesia.

Hal ini berdasarkan sejumlah pertimbangan diantaranya, kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum 100%, dan belum tersedianya atau belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun.

"Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya," ujar Agus Dwi Susanto.

Agus Dwi Susanto selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengatakan bahwa telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena Omicron. 

Dilain pihak Isman Firdaus selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI) mengatakan, anak berpotensi mengalami komplikasi berat, yaitu multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19 (MIS-C) dan komplikasi long Covid-19 lainnya sebagaimana dewasa yang akan berdampak pada kinerja dan kesehatan organ tubuh lainnya.

Maka, berdasarkan sejumlah pertimbangan-pertimbangan, lima organisasi profesi medis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengusulkan, anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga. Selain itu, anak-anak yang memiliki komorbid diimbau untuk memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter yang menangani penyakitnya.

Anak-anak yang sudah melengkapi imunisasi Covid-19 dan cakap dalam melaksanakan protokol kesehatan dapat mengikuti PTM. Kemudian mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah sepatutnya dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan publik.

Lima organisasi profesi itu telah mengajukan surat permohonan ke empat Kementerian, yakni Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri. 

Sally Aman Nasution menyampaikan, "Kami berharap pemerintah dan kementerian terkait sebagai pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan permohonan kami demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak Indonesia," tuturnya.

(ADP)