Maka tak heran jika pemerintah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk kawasan Jawa-Bali. Adapun PPKM darurat Jawa Bali berlaku mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. PPKM darurat ini berlaku di 122 kabupaten/ kota di Jawa-Bali.
Menanggapi hal itu, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, Ph.D., mengatakan, keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM darurat Jawa Bali sudah tepat.
"Saya kira pilihan untuk melaksanakan PPKM adalah pilihan yang tepat. Karena hanya tinggal cara itu yang dianggap bisa mengurangi penularan yang semakin meluas," ujar Lukman, seperti dikutip dari laman UNS, Minggu (4/7/2021).
Dia menilai, pemerintah tetap memerhatikan sektor ekonomi walau PPKM darurat Jawa Bali diberlakukan. Hal ini sekaligus membantah penilaian sejumlah pihak yang menyebut pemerintah lebih mementingkan urusan kesehatan masyarakat daripada ekonomi.
Bahkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa selama PPKM darurat Jawa Bali, pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat menengah ke bawah.
"Pemerintah juga tengah menyiapkan bantuan logistik kepada masyarakat seperti periode yang lalu," terang Lukman.
Hanya saja, ia memberi saran agar bansos yang diberikan pemerintah diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Alasannya, bansos uang tunai lebih fleksibel dibelanjakan sehingga bisa membantu ekonomi lokal yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
"Bansos sebaiknya dalam bentuk uang, karena akan lebih fleksibel untuk membelanjakannya dan bisa beli di warung-warung tetangga sehingga bisa membantu menumbuhkan ekonomi lokal," imbuhnya.
"Kita berharap upaya pemerintah untuk PPKM ini agar disambut masyarakat dengan lebih antusias sehingga tujuan untuk menekan penularan Covid-19 bisa tercapai," harapnya. (AL)
