Kabarpendidikan.id Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) turut serta dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untu menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
Program MBKM menjadi salah satu unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dunia pendidikan tinggi saat ini, yaitu penyerapan tenaga kerja dan relevansi lulusan dengan dunia industri.
Program MBKM ini terdiri dari 8 indikator bentuk kegiatan, yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau bentuk kegiatan praktik kerja, asistensi mengajar dan satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan pembangunan desa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
UHAMKA sebagai Perguruan Tinggi dengan akreditasi A, turut aktif menggiatkan program kemendikbud ini kepada mahasiswa. Terhitung pada tanggal 26 Juni 2021, 75 Mahasiswa UHAMKA yang telah mendaftar untuk program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri lintas Pulau. Pendaftaran pun masih dibuka hingga tanggal 27 Juni 2021.
Pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, nantinya selama satu semester mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kebinekaan nusantara dan sistem alih kredit antar perguruan tinggi setara 20 sks. Hal ini juga dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa agar mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri Lintas Pulau ini akan dimulai pada semester ganjil 2021/2022, dengan syarat utama yaitu merupakan mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) 2021 pada semester 3 sampai dengan 8.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarin mengungkapkan bahwa program ini tidak dipungut biaya. Mulai dari bantuan biaya transportasi, bantuan biaya rapid antigen, bantuan Uang Kuliah Tunggal, bantuan biaya hidup selama 4 bulan, biaya akomodasi, dan biaya pulsa akan ditanggung oleh pemerintah.
