Kegiatan
ini
berkaitan
dengan pelaksanaan perlindungan pada perempuan dan anak akibat dari korban tindak kekerasan
yang saat ini semakin banyak terkait dengan model dan modus operandingnya. Kota Palu, merupakan salah satu
wilayah sasaran dari Lemlitbang Uhamka dan UNDP untuk program ini.
Suswandari selaku Ketua Lemlitbang Uhamka menuturkan “Kami sudah komunikasi
dengan bapak walikota Palu, yang diterima oleh Asisten III untuk membuat rancangan SOP pelayanan perempuan dan
anak korban tindak kekerasan yang berstandar Covid.” Ujar Suswandari selaku Ketua
Lemlitbang UHAMKA.
Selama
tiga bulan terakhir terhitung sejak Agustus - Oktober 2020 terdapat 686 kasus
kekerasan perempuan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Jumlah kasus
tersebut merupakan akumulasi dari semua daerah di Sulawesi Tengah yang tercatat dalam
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).
Dalam
beberapa minggu kedepan, Lemlitbang Uhamka bersama UNDP akan melakukan tindak lanjut ke Kota Palu
untuk memberikan penyuluhan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh Kota Palu. Hal ini menjadi
harapan bagi Lemlitbang Uhamka dan UNDP agar korban kekerasan perempuan dan anak dapat
berkurang, dan yang sudah terlanjur menjadi korban, semoga bisa tertangani dan
berdaya kembali.
Dilain pihak, Muhammad Khairil yang merupakan Dekan FISIP Universitas Tadulako
menyebutkan “Ini sesuatu yang sangat berharga bagi kami bisa diajak bekerja
sama bergabung bersama. Mudah-mudahan setelah ini, kita punya Langkah-langkah
kedepan dalam pengembangan riset, khususnya terkait kajian perempuan dan anak.
Karena memang dalam banyak fakta, Sulawesi tengah termasuk kota palu menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kasus yang terkait dengan perempuan
dan anak ini.” ujarnya. (FHA)
