Kabarpendidikan.id Pemerintah terus berupaya untuk mereformasi sektor pendidikan, meskipun masih meghadapi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar meski tidak tatap muka.
Sri Mulyani Menteri Keuangan menjelaskan bahwa
infstruktur pendidikan menjadi salah satu yang disrorot oleh pemerintah di
tengah pandemi ini. Bagaimanapun caranya pelajar maupun mahasiswa tetap dapat
melakukan pembeajaran dengan jarak jauh.
Dengan demikian maka dirilislah anggaran untuk
pemberian kuota belajar yang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, madrasah,
dan pesantren yang nilainya Rp 7,21 tiliun. Anggaran tersebut diberikan sebagai
bentuk upaya dari pemerintah dalam memfasilitasi para siswa maupun mahasiswa
belajar dengan tenang.
“Ini saya belum berbicara terkait dengan konten
pendidikan, baru kebutuhan dari situasi normal menjadi situasi yang harus
pindah menjadi online . Ini membutuhkan suatu peningkatan yang sangat besar”
kata Sri Mulyani dalam acara Cerita di Kemenkeu (26/10/2020).
Ia mengatakan bahwa pada saat pemerintah mencetuskan
sebuah ide untuk anggaran pembiayaan kuota internet bagi pelajar, justru
mendapatkan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya bersama
dengan Mendikbud ditanya mengenai persoalan dalam satu keluarga yang memiliki
anak dua atau tiga tetapi tidak mempunya handphone bisa melakukan kegiatan
belajar mengajar.
"Itu baru masalah infrastrukturnya
yaitu hardware, belum masalah membayar internet. Kemudian, kita
lihat observasi pemerintah begitu cepat. Wah ini kayaknya akan menimbulkan
krisis dari sisi sekolah makanya Pak Nadiem itu yang terus-menerus meminta agar
ada kuota untuk pelajar dan mahasiswa Rp 7,21 triliun," sebutnya.
Bendahara Negara ini juga
melanjutkan bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.
Satu sisi pemerintah berpikir dalam jangka panjang harus tetap bisa
menyelenggarakan proses pendidikan.
"Kita harus memanfaatkan krisis ini menggunakan krisis untuk merubah. Coba sebagian di akselerasi dalam situasi seperti ini jangan kemudian mengambil excuse atau alasan ini tidak bisa dilakukan. Justru pada saat krisis kita ingin reformasi itu di akselerasi di semua hal pendidikan kesehatan sosial dan juga dari sisi belanja pemerintah," tandas dia.
