Kabarpendidikan.id Universitas Gadjah Mada melalui Fakultas Kehutanan terus mendorong implementasi teknologi Integrated Forest Farming System (IFFS) untuk menyelesaikan persoalan kemiskian desa hutan di pulau Jawa. Sesuai dengan kebijakan pemerinah untuk membangun lumbung pangan/food estate yang diterapkan di lahan-lahan yang tidak produktif bisa mengadopsi teknologi dalam IFFS ini.
Konsep IFFS pada penerapan agroforenstri intensif yang digagas oleh Fakultas Kehutanan UGM ini ditujukan untuk mencapai ujuan produksi pangan dan kelestarian fungsi hutan yang seimbang. Kemudian, upaya yang terus dilakukan tentunya tidak hanya mengurangi masalah kemiskinan desa sekitar hutan saja akan tetapi sekaligus dapat mempercepat rehabilitasi hutan.Teknologi ini tentunya telah diimplementasikan UGM di kawasan hutan dengan tujuan khusus UGM di daerah Ngandodng seluas 10.901 hektar.
Dekan Fakultas Kehutanan, Budiardi menyampaikan dalam Laporan Tahunan Dekan Fakultas Kehutanan bahwa pihaknya memberikan sejumlah pon-poin masukan kepada pemerintah soal Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan menyiapkan tim kajian terkait dengan kelestraian dan integrasi sumber daya alam, daya dukung kehutanan dan dihapusnya batasan luas tutupan hutan minimal 30 persen dari luas DAS atau pulau.
“Harus dibangun sebuah kesepatakan nasional bahwa hutan bukan barang dan jasa penghasil ekonomi utama, akan tetapi sebagai barang pengendali dan penghasil jasa ekosistem. Perlunya ada pengawasan dalam penyusunan turunan UU Cipta Kerja baik pemerintah atau kementrian” kata Budiardi Kamis, (23/10).
Tentunya jika hutan tidak lagi dilindungi dengan teknologi dan inovasi yang terbarukan, maka kerusakan pada hutan dan ekosistem akan terus bertambah setiap tahunnya. Dengan konsep dan metode yang tengah dilakukan oleh UGM tentu akan membantu untuk melindungi dan menjaga usia hutan agar tetap lestari. Dan di masa pandemi Covid-19 ini segenap civitas akademik Fakultas Kehutanan berusaha untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Turut hadir memberikan orasi ilmiah setelah acara penyampaian laporan, Menteri Ketahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan tentang urgensi sektor kehutanan dalam ketahanan nasional. Dalam upaya pemenuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan terutama kedaulatan pangan harus menajdi tekad bersama dalam mewujudkannya.
“Kedaulatan pangan nasional harus didukung oleh semua pihak, semua program yang ada harus didukung penuh baik sumber daya lahan, sumber daya manusia yang tangguh serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak ingin negara kita goyah karena kelangkaan pangan, maka kedaulatan pangan nasional harus didukung semua pihak” ujar Prabowo.
Prabowo juga berharap bahwa Fakultas Kehutanan UGM dapat berperan aktif mengoptimalkan sektor kehutanan dalam pencapaian salah satu tujuan strategis nasional di bidang pangan. Hal ini perlu memperkuat diri dalam bidang manajemen hutan, budi daya dan teknologi hutan dengan tetap mengutamakan konservasi hutan untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional. (HLM)
